Menggugat Peranan Pemerintah dalam Industri Teknologi

Summary of ideas :
– Pemerintah seharusnya berfokus pada regulasi dan pengawasan untuk menciptakan pasar high tech di Indonesia. Insentif dan berbagai kemudahan lainnya hanya membuat pool industri high tech tanpa pasar yang nyata.
– Untuk menghindari political conflict of interest, pengembangan iptek seharusnya dibuat terpisah dari lembaga negara
– BHTV sebaiknya mempunyai badan hukum (PT atau Persero)

– Fokus pada Regulasi dan Pengawasan untuk Menciptakan Pasar High Tech
Menurut saya, kebijakan insentif dan kemudahan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak efektif dalam mengembangkan industri iptek. Industri iptek kita, baik pasar maupun modal, masih berada jauh di LN, walaupun SDM tersedia di Indonesia. Saya rasa mengharapkan orang-orang dari Silicon Valley untuk datang, dan meng-outsource pekerjaan adalah sia-sia. Dengan lebih dari 200-juta penduduk, kenapa kita tidak mengembangkan pasar industri iptek sendiri ? Kenapa kita masih harus bergantung pada market demand dari negara lain ?
Saya rasa pemerintah dapat membuat market iptek di Indonesia dengan regulasi dan pengawasan yang ketat.
Contoh :
* Pelarangan penggunaan formalin untuk pengawetan makanan
Market yang “seharusnya” muncul :
– Bahan pengawet yang memenuhi standar pangan, murah (terjangkau produsen tahu, mie,dan nelayan), dan tidak mengubah rasa produk.
– Usaha franchise teknologi produksi tahu, mie, dan pengawetan ikan tanpa es yang lebih baik
* Penggunaan standar dokumen khusus bagi industri perbankan
Market yang “seharusnya” muncul :
– Usaha “porting” aplikasi perbankan yang lama untuk memenuhi standar
– Usaha integrasi dokumen perbankan, sehingga customer perbankan tidak perlu susah untuk migrasi bank (contoh migrasi KPR, cicilan kartu kredit, dsb).
– Usaha pembuatan POS-terminal untuk verifikasi dokumen perbankan (kartu kredit, kartu debet) yang sesuai dengan standar dokumen perbankan.
* MDP goal : Penyediaan Air Bersih bagi seluruh wilayah Indonesia
Market yang “seharusnya” muncul :
– Industri filter air yang mampu memenuhi standar pemerintah
– Industri instalasi/maintenance filter air di pedesaan

Regulasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah menciptakan market, yang kadang unik dan tidak ditemukan di market negara lain. Karena itu, kesempatan untuk mengembangkan teknopreneur jauh lebih terbuka daripada kebijakan insentif yang cenderung hanya membuat pool SDM / iptek yang tidak terpakai.
Untuk mengembangkan regulasi tersebut, pemerintah via dept Ristek seharusnya bekerja sama dengan pendidikan dan lembaga terkait untuk mendapatkan input tentang teknologi yang dipakai. Lalu, regulasi dan pengawasan industri tersebut dijalankan dept lain (dept PerIn, KomInfo, Keu).
Dengan demikian, konflik dept KomInfo dengan MoU Microsoftnya vs Linux-nya dept Ristek seharusnya tidak muncul. Selain itu, kebijakan teknopreneur di bawah Ristek juga tidak tepat. Karena akan bertabrakan dengan kebijakan enterpreneur/SME Depperrin.
Riset-riset yang dibiayai Depristek harusnya mengarah pada testing teknologi untuk mendapatkan gambaran teknologi apa yang sebaiknya digunakan di Indonesia. Riset terapan yang dapat diaplikasikan ke masyarakat dan mengarah pada pembentukan SME berbasis teknologi harusnya dibiayai Depperin.

– Untuk menghindari conflict of interest, pengembangan iptek seharusnya dibuat terpisah dari lembaga negara
Saya rasa sudah menjadi rahasia umum bahwa di negara kita, sejak dimulainya zaman reformasi, pembangunan hanya berlangsung selama lima tahun. Setelah lima tahun, kebijakan pengembangan iptek selalu berputar kembali dari nol, bergantung pada kebijakan menteri.
Untuk menghindari hal tersebut, saya rasa kebijakan yang paling baik dalam pengembangan iptek yang terpisah dari dunia politik adalah membuat perusahaan / BUMN yang mandiri, terpisah dari lembaga negara maupun rezim yang berkuasa.
Di Malaysia, kebijakan MSC (Multimedia Super Corridor) dijalankan secara penuh (dan terpisah dari pengaruh kementerian manapun) melalui BUMN yang bernama MDeC Sdn Bhd (PT Multimedia Development Corporation). BUMN ini menyediakan jasa sebagai penghubung pemerintah dengan perusahaan yang berstatus MSC.
Jasa-jasa yang disediakan BUMN ini :
– Pengurusan working permit untuk tenaga ahli asing
– Pencarian tenaga ahli yang dibutuhkan perusahaan berstatus MSC
– Penjamin 10 BOG (Bill-Of-Government : janji pemerintah Malaysia bagi perusahaan MSC)
– Modal ventura dan pinjaman modal
– Penyalur grant scheme bagi perusahaan MSC yang bersedia melakukan riset bagi pemerintah
– dll.

MDeC adalah perusahaan besar yang terdiri dari berbagai anak perusahaan (termasuk anak perusahaan untuk mengelola CyberJaya. Kota CyberJaya dibangun khusus untuk MDeC dan program MSC) . Modalnya merupakan gabungan dari dana depkeu, ristek, dan industri Malaysia.

– BHTV sebaiknya mempunyai badan hukum
Meniru MDeC Sdn Bhd, saya rasa BHTV harusnya keluar dari sistem pemerintah dan mempunyai badan hukum sendiri. Dengan demikian, pengaruh politik tidak akan mempengaruhi kebijakan anggota BHTV.


  1. 1 Indonesian WIMAX dan Peranan Pemerintah « Just Kunil

    […] 28, 2008 in Business, IT, Politic Tags: Indonesia, management, Politic From my previous article quote: “Fokus pada Regulasi dan Pengawasan untuk Menciptakan Pasar High […]




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • Recent Posts

  • Archives

  • Categories


%d bloggers like this: